SAMARINDA – Fenomena buzzer kembali menjadi perbincangan hangat di Kota Tepian. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menyampaikan pandangan kritisnya terkait maraknya akun-akun media sosial yang diduga melakukan serangan terhadap warga atau tokoh publik yang mengkritik pemerintah.
Dalam wawancara eksklusif pada Selasa (20/5/2024) di kantor DPRD Samarinda, Adnan menyebut keberadaan buzzer sebagai sesuatu yang tidak sehat bagi iklim demokrasi. Ia menilai, meskipun buzzer sulit dilacak, dampaknya sangat terasa bagi masyarakat maupun pejabat publik yang menjadi sasaran.
“Isu buzzer ini memang agak unik dan bisa dibilang abu-abu, ya. Karena ada dua sisi yang saling bertolak belakang,” ujar Adnan.
Ia mengacu pada pernyataan Wali Kota Samarinda yang menyebut bahwa buzzer bukan berasal dari pihak Pemerintah Kota. Namun, menurutnya, pernyataan tersebut belum cukup menjawab kekhawatiran masyarakat.
“Kemarin juga ada pernyataan dari Pak Wali Kota, beliau bilang bahwa buzzer itu bukan berasal dari pihak Pemkot. Tapi di sisi lain, ada pihak-pihak, termasuk korban yang merasa bahwa setiap kali mereka mengkritik pemerintah, langsung muncul akun-akun yang membalas dengan serangan pribadi atau narasi negatif,” jelasnya.
Adnan bahkan mengaku pernah menjadi korban serangan buzzer ketika tidak menghadiri rapat paripurna. Ia menyebut adanya video yang diambil dari sudut tak biasa dan mempertanyakan siapa pihak yang merekam serta menyebarkannya.
“Contohnya, waktu saya tidak hadir dalam rapat paripurna, muncul video dari sudut atas yang biasanya hanya bisa diambil oleh wartawan. Tapi saya juga tidak tahu itu wartawan dari mana. Bisa saja orang luar masuk dan menyamar. Itu yang membuat saya merasa keberadaan buzzer ini tidak sehat bagi iklim demokrasi,” ungkapnya.
Menurutnya, jika Pemerintah Kota memang tidak terlibat dalam aktivitas buzzer, maka perlu ada sikap resmi dan transparan untuk melindungi pihak-pihak yang merasab dirugikan.
“Kalau memang benar Pemkot tidak membiayai atau menggerakkan buzzer, harus ada sikap resmi dari pemerintah. Karena dalam situasi ini, ada pihak yang dirugikan—seperti konten kreator, aktivis, bahkan beberapa anggota dewan termasuk saya dan Pak Anhar yang juga pernah menjadi sasaran fitnah atau framing negatif,” tegasnya.
Adnan mendorong masyarakat yang merasa dirugikan oleh buzzer agar menempuh jalur hukum dan melaporkan secara resmi.
“Saya rasa, jika ada masyarakat atau pihak lain yang merasa dirugikan, sebaiknya melapor secara resmi. Dan kalau bisa, diungkap siapa di balik buzzer itu,” katanya.
Ia pun mempertanyakan motif dan dalang di balik keberadaan buzzer.
“Logikanya, orang tidak mungkin menggerakkan sesuatu tanpa kepentingan. Pertanyaannya: apa kepentingannya? Apakah sekadar mengadu domba? Atau memang ada yang menyuruh? Nah, siapa yang menyuruh inilah yang harus dibuka dan diusut secara terang,” pungkasnya.
(ADV/DPRDSMR/GB)
