Bontang – Menu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) versi terbaru tidak ada.
Beberapa pelaku usaha mendapati sistem tidak menyediakan kolom untuk mengunggah dokumen, mulai dari SLHS, hasil pemeriksaan sanitasi, hingga rekomendasi Dinas Kesehatan (Dinkes), padahal, fitur ini sebelumnya tersedia
Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Kesehatan Lingkungan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Sofyansyah, mengakui kondisi ini menjadi hambatan nyata di lapangan. Karena, beberapa KBLI memang tidak ada menu SLHS di wilayah dan tidak ada kewenangannya.
“Padahal itu tempat mengunggah dokumen persyaratan,” ungkapnya kepada media ini, Kamis (20/11/2025).
Ia tegaskan, idealnya menu SLHS tetap muncul di kewenangan Bupati atau Wali Kota agar proses pemenuhan komitmen tidak terjeda di tengah jalan.
Ketiadaan menu tersebut, membuat pelaku usaha terhenti pada langkah yang seharusnya dapat diselesaikan cepat.
Dia bilang, sostem tidak bisa melanjutkan pemenuhan komitmen tanpa unggahan dokumen wajib.
“Ada pelaku usaha yang sudah pegang SLHS, tapi tidak punya ruang untuk mengunggah,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, katanya, DPMPTSP Kota Bintang mulai memperkuat layanan SLHS bersama perangkat daerah terkait.
Mereka mendalami kembali alur dan ketentuan teknis agar semuanya selaras dengan implementasi OSS-RBA.
“Tindaklanjutnya kami lakukan oendalaman seperti alurndan prosedurnya agar bisanseduai dengan penerspan OSS RBA yang terbaru,” jelas Sofyansyah.(Adv)
