SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Pusat dengan menyiapkan lahan seluas delapan hektare di kawasan Simono, Kecamatan Sangatta Utara. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui konsep pendidikan terpadu berasrama.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi pembangunan dan kini tengah melakukan pematangan lahan agar proses konstruksi dapat segera dimulai. Menurutnya, kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting agar proyek tersebut bisa direalisasikan sesuai rencana.
“Kami siap. Lahannya sudah ada, sekitar 8 hektare di Simono. Sekarang kita juga siapkan pematangan lahannya supaya bisa segera dibangun,” kata Mahyunadi.
Selain memastikan kesiapan fisik lahan, Pemkab Kutim juga sedang menuntaskan aspek legalitas. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lokasi pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi di masa mendatang.
Mahyunadi menegaskan, kepastian status lahan merupakan bagian penting dari tahapan pembangunan. “Ini penting supaya secara hukum aman dan tidak jadi masalah ke depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi kesiapan daerah sebelum proyek memasuki tahap pembangunan.
Dari hasil penilaian awal, Kementerian PUPR menyebut luas lahan yang disiapkan telah memenuhi kebutuhan pembangunan kompleks Sekolah Rakyat. Ryan Randu Perdana Lubis dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR RI mengatakan ukuran lahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.
“Kalau dari dimensinya, ini sudah cukup dan sesuai. Tinggal beberapa hal yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan. Menurut Ryan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar sebelum sekolah mulai dibangun.
“Yang paling penting sekarang itu akses jalan, listrik, dan air bersih. Itu yang harus diprioritaskan supaya nanti sekolah ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang melayani peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sistem pendidikan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA atau SMK dalam satu kawasan terpadu. Selain pembelajaran formal, siswa juga akan mendapatkan pembinaan karakter dan pendampingan kehidupan sehari-hari.
Seluruh biaya pendidikan, termasuk fasilitas asrama, akan ditanggung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kehadiran program ini diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi.(adv)
