Kukar – Sebanyak 3.780 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Senin (2/6/2025), setelah sebelumnya dilantik oleh Bupati Kukar Edi Damansyah pada Senin (26/5/2025).
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono kepada perwakilan PPPK dalam apel bersama di Halaman Kantor Bupati Kukar.
“Status kalian kini sudah meningkat dari sebelumnya tenaga honorer. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sunggono.
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Kukar dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer, sejalan dengan amanat pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada rekrutmen tahap pertama tahun 2024, total 3.780 PPPK telah diangkat. Saat ini, pemerintah daerah juga tengah memproses rekrutmen tahap kedua dengan 1.363 formasi, sehingga secara keseluruhan terdapat 5.143 formasi PPPK yang ditargetkan untuk menekan jumlah tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di Kukar.
“Formasi PPPK yang kami prioritaskan menyesuaikan kebutuhan daerah, terutama untuk tenaga pendidikan, kesehatan, serta administrasi di kecamatan dan OPD,” jelas Sunggono.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK memiliki kontrak kerja yang akan dievaluasi setiap tahun. Perpanjangan kontrak, lanjutnya, akan diberikan hingga maksimal lima tahun, tergantung penilaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah.
“Kinerja kalian akan menjadi tolok ukur. Jika hasil kerja baik dan memenuhi target yang ditetapkan, tentu akan ada perpanjangan kontrak. Tapi jika tidak, konsekuensinya juga jelas,” tegasnya.
Ia pun menutup arahannya dengan mengajak seluruh PPPK untuk menjunjung integritas, profesionalisme, serta terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Jadikan momen ini sebagai awal pengabdian yang lebih berkualitas, karena tantangan di pemerintahan akan semakin kompleks ke depan,” pungkas Sunggono. (Adv)
