SANGATTA — Menyongsong tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menyiapkan dua terobosan penting dalam bidang pembangunan manusia, yaitu program AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting) dan Sekolah Lansia.
Kedua program ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lansia.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa program AKSIS merupakan model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah (PD) dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Satu angkatan terdiri dari 30 peserta dari OPD-OPD terkait. Melalui AKSIS, kita akan duduk bersama membedah data dan program masing-masing agar lebih terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu percepatan penurunan stunting,” terangnya.
DPPKB Kutim menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mendampingi pelaksanaan pelatihan berbasis kelas dan memastikan penguatan kapasitas peserta dalam manajemen data serta perumusan kebijakan lintas sektor.
Selain AKSIS, DPPKB juga menyiapkan Sekolah Lansia, sebagai tindak lanjut dari program nasional Sidaya (Lansia Berdaya).
“Di dalam kegiatan Sekolah Lansia, ada pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pelatihan keterampilan, serta edukasi orang dewasa agar para lansia tetap berdaya dan produktif,” jelas Junaidi.
Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kutim, memanfaatkan satuan pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM. Tahap awal difokuskan di Kecamatan Sangatta Utara sebelum dikembangkan ke seluruh wilayah.
DPPKB juga akan memperluas Sekolah Siaga Kependudukan ke 18 kecamatan, didukung mandatori anggaran pendidikan tahun 2026, yang untuk pertama kalinya diterima sejak instansi ini berdiri.
Seluruh program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Bupati Kutim dalam program Jemput Bola Pendidikan Nonformal, Percepatan Penurunan Stunting, dan Penanganan Kemiskinan.
DPPKB Kutim memanfaatkan data BINA Bangga Kencana dan Siga Elsimil (Sistem Informasi Keluarga Berencana – Siap Nikah dan Hamil) sebagai dasar intervensi berbasis data.
“Dari data itu kita bisa tahu siapa yang membutuhkan rumah layak huni, air bersih, atau termasuk kelompok rentan. Bahkan terlihat siapa yang masih menggunakan alat kontrasepsi tradisional,” tambah Junaidi.
Ia menegaskan, mulai tahun depan, seluruh kegiatan kader akan dilakukan langsung di lapangan, bukan di hotel, agar manfaat pelatihan benar-benar terasa.
“Pendekatannya harus langsung ke masyarakat, agar hasilnya nyata,” pungkasnya.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
