SANGATTA – Pjs Bupati Kutai Timur, H M Agus Hari Kesuma, menegaskan pentingnya mitigasi konflik dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan untuk penyelenggara Pilkada dan elemen pemerintah daerah, upaya ini bertujuan menciptakan suasana aman dan tertib selama proses pemilu.
Dalam pembukaan Bimtek, Agus menyampaikan bahwa pemetaan wilayah dengan potensi konflik tinggi menjadi hal penting untuk diprioritaskan. “Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya. Agus menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk mencegah potensi konflik.
“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegasnya. Selain itu, aparat keamanan diharapkan terlatih dalam menangani massa, komunikasi krisis, dan penggunaan kekuatan proporsional.
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan cepat. “Penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman,” tambah Agus.
Agus optimistis bahwa dengan penerapan langkah-langkah mitigasi, Pilkada 2024 akan berjalan lancar dan damai. “Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram. Semoga upaya ini bisa mengantar Kutai Timur ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Trisno, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, menjelaskan bahwa Bimtek ini diikuti oleh 400 peserta dari elemen pemerintahan, seperti Kesbangpol Kutim, Satpol PP, PPK, dan Panwaslu tingkat kecamatan. Bimtek ini diselenggarakan oleh Smart Academy dengan materi yang mencakup mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, dan kebijakan tahapan Pilkada 2024.
“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan,” jelas Trisno. Para narasumber yang dihadirkan berasal dari Universitas Pertahanan, BIN Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, dan Bawaslu Kutim.
Kutim yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km² dan DPT sebanyak 297.994 orang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, menghadapi tantangan geografis yang besar. “Kegiatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan,” ujar Trisno.
Dengan wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, tantangan demografis dan logistik memerlukan strategi mitigasi yang matang. “Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” tambah Trisno.
Agus menggarisbawahi bahwa peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, sangat penting dalam menjaga suasana tetap damai. Mereka dapat menjadi mediator dan fasilitator dialog. Media sosial juga menjadi perhatian, mengingat potensinya menyebarkan provokasi dan hoaks. “Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” kata Agus.
Pemerintah Kutim berharap dengan langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan, Pilkada 2024 dapat berlangsung damai dan menciptakan contoh positif dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. (ADV)
