SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pemberian penghargaan kepada perangkat daerah (PD) yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan arsip. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kutim sebagai bagian dari kegiatan bertema “Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutim”.
Penghargaan diberikan berdasarkan hasil audit kearsipan internal yang dilaksanakan sejak awal 2025. Pada kategori pengelolaan kearsipan terbaik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan (Dishub) ditetapkan sebagai peraih penghargaan. Untuk kategori penggunaan aplikasi Srikandi terbaik, penghargaan diberikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), dan Perkim.
Kepala Dispusip Kutim, Ayub, menjelaskan bahwa audit ini tidak hanya menilai kepatuhan administrasi, tetapi juga mendorong perbaikan budaya kerja. “Melalui audit ini, kami tidak hanya menilai kepatuhan administrasi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja menuju pengelolaan arsip yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Harapannya, seluruh perangkat daerah semakin siap mendukung terwujudnya pemerintahan digital di Kutim,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa arsip adalah bagian penting dari sistem tata kelola pemerintahan. “Arsip merupakan aset penting daerah yang berperan sebagai memori kolektif dan dasar pengambilan keputusan pemerintahan,” katanya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi strategi peningkatan penyelenggaraan kearsipan dan praktik terbaik penggunaan aplikasi Srikandi sebagai bagian dari integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui penghargaan ini, Dispusip Kutim ingin memastikan bahwa upaya reformasi birokrasi tidak berhenti pada penguatan sistem, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesadaran aparat. Pemkab Kutim menegaskan bahwa tata kelola arsip yang baik adalah fondasi pemerintahan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
