SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) perkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Lintas Sektor Penanggulangan HIV yang dipimpin Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, di Kantor Bupati Kutim, Senin (10/8/2026).
Rapat diikuti sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, DPMDes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, DPPPA, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag Kutim, Bagian Hukum, Bagian Kesra, KPAD Kutim, Komunitas Mahakam Plus serta Tim Pokja KPAD Kutim.
Mahyunadi yang juga Ketua Tim Pelaksana KPAD Kutim mengatakan rakor tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya. Pemerintah harus mulai mengubah pembahasan mengenai persoalan HIV/AIDS menjadi langkah konkret di lapangan.
“Hari ini kita ingin rapat lagi untuk membahas tentang apa aksi yang akan kita lakukan terhadap penanganan AIDS ini. Tentunya kalau kita ingin melakukan aksi itu, banyak pihak yang berkaitan,” kata Mahyunadi.
Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena dapat menimbulkan tumpang tindih program.
“Kita tidak ingin aksi yang kita lakukan ini serampangan dan berjalan masing-masing, sehingga dikhawatirkan ada aksi yang tumpang tindih,” ujarnya.
Selain pembagian peran, pemerintah membahas sinkronisasi penggunaan anggaran penanggulangan HIV/AIDS. Mahyunadi meminta seluruh pihak memahami sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
“Saya harap hari ini bisa segera clear tentang pemahaman penggunaan anggaran itu. Oleh karena itulah saya minta untuk memaparkan apa saja programnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran tidak lebih banyak digunakan untuk kegiatan pendukung atau seremonial dibandingkan program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat terdampak.
“Jangan sampai anggaran KPAD ini lebih banyak untuk penopang-penopang saja tapi tidak banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh tim terdampak,” tegasnya.
Pemerintah juga akan memperkuat pencegahan dari sisi hulu dengan menangani faktor risiko, termasuk pergaulan bebas dan prostitusi. Data mengenai peta lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV akan menjadi bahan pengawasan dan penataan.(ADV/prokopim/Kutim)
