SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengarahkan pembangunan industri berbasis potensi lokal setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2025–2045. Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah hilirisasi sumber daya lokal yang dinilai memiliki peluang besar meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan pengesahan Perda RPIK menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan industri. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan pemerintah pusat yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.
“RPIK ini diusulkan oleh pemerintah. Dua-duanya (RPIK dan keolahragaan) bagus karena memang ada undang-undang di atasnya yang harus kita terjemahkan dalam Perda untuk bisa diimplementasikan di daerah kita. Alhamdulillah sudah disahkan, tinggal kita jalankan,” ujarnya.
Setelah Perda disahkan, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana sehingga berbagai program pengembangan industri dapat segera dijalankan.
Mahyunadi menilai selama ini potensi sumber daya alam Kutim belum sepenuhnya dimanfaatkan melalui pembangunan industri pengolahan. Luasnya perkebunan sawit, menurutnya, seharusnya didukung dengan industri hilir agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kita belum punya pabrik minyak goreng, padahal sawit kita luas. Dengan Perda ini nanti bisa kita pacu hilirisasi produk-produk kita, misalnya pabrik etanol dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain hilirisasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi melalui kepastian hukum yang lebih kuat. Perda RPIK diharapkan menjadi acuan bagi investor untuk menanamkan modal karena pemerintah telah memiliki regulasi yang jelas dalam pembangunan industri.
Mahyunadi menambahkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan menjadi salah satu kawasan yang didorong melalui implementasi Perda tersebut. Pemerintah optimistis kebijakan ini mampu mempercepat transformasi ekonomi Kutim, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.(adv)
