TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik oleh pemerintah pusat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengantisipasi dampak kebijakan tersebut melalui sejumlah langkah strategis. Upaya itu terutama diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, daya beli, serta pendapatan masyarakat.
Menurut Aulia, meskipun kebijakan terkait subsidi BBM dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam menjaga kondisi perekonomian masyarakat di daerah.
“Karena itu, kami berupaya menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” ujar Aulia, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Dengan kondisi harga yang stabil, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap daya beli masyarakat. Menurut Aulia, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjadi salah satu aspek penting yang perlu dijaga ketika terdapat perubahan kebijakan ekonomi di tingkat pusat.
“Kami juga menjaga daya beli masyarakat agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Aulia menambahkan, pendapatan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah pusat tetap dapat berjalan beriringan dengan agenda pengentasan kemiskinan di daerah.
Di sisi lain, Aulia berharap penyesuaian alokasi anggaran di tingkat pusat dapat diimbangi dengan penyaluran kembali anggaran ke sektor-sektor produktif. Menurutnya, sektor produktif memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Kami berharap anggaran yang dialihkan dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong dan dukungan tersendiri bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
