Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah melalui sinergi lintas sektor. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah pelaksanaan Forum Kemitraan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang digelar pada Senin (19/5/2025) di ruang rapat Sekretariat Daerah Kukar.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD teknis hingga penyedia layanan kesehatan, dan menjadi ruang strategis untuk evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Tidak hanya ajang koordinasi, forum ini menjadi sarana mendengar langsung persoalan dan solusi dari lapangan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam arahannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya bersama untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari jalan keluar secara komprehensif. “Forum ini bukan sekadar rutinitas, tapi wadah untuk menyatukan pemahaman dan membenahi pelayanan. Kita ingin layanan kesehatan di Kukar semakin baik dan merata ke semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sunggono juga mengungkapkan capaian penting yang telah diraih Kukar, yakni Universal Health Coverage (UHC) di atas 100 persen, yang berarti seluruh penduduk Kukar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan pembiayaan ditanggung penuh oleh Pemkab.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih dihadapi. Salah satu isu yang mengemuka adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang layanan yang dijamin BPJS, terutama soal jenis pelayanan atau rujukan yang tidak masuk cakupan pembiayaan. “Sosialisasi harus terus ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami batasan layanan BPJS, dan ini menimbulkan ekspektasi yang tidak sesuai,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar tetap berkomitmen penuh untuk menjamin akses layanan kesehatan gratis, termasuk bagi warga di pelosok. Komitmen ini tidak hanya pada aspek administratif, tapi juga dalam memastikan tidak ada beban biaya saat warga mengakses layanan kesehatan. “Kami pastikan, prinsipnya masyarakat tetap bisa berobat tanpa dipungut biaya. Itu tanggung jawab sosial pemerintah daerah,” tambah Sunggono.
Forum ini juga membahas persoalan teknis yang sering dikeluhkan warga, seperti panjangnya antrean di fasilitas kesehatan. Menurut Sunggono, banyak masyarakat belum memanfaatkan sistem antrean online yang sebenarnya telah tersedia untuk mempermudah layanan. “Sistem antrean digital itu sudah ada, berbasis waktu tunggu. Tapi masyarakat lebih nyaman datang langsung. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama dalam mengedukasi publik,” jelasnya.
Melalui forum ini, Pemkab Kukar ingin memastikan bahwa perbaikan layanan tidak hanya menyentuh rumah sakit besar, tetapi juga menjangkau puskesmas dan klinik desa, demi mewujudkan pelayanan yang adil dan merata. Dengan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan fasilitas kesehatan, Kukar optimistis dapat menghadirkan sistem layanan kesehatan yang responsif, humanis, dan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (Adv)
