Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya mendorong kemandirian pangan melalui penguatan sektor pertanian lokal. Namun, keberlanjutan program ini masih membutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, terutama dalam hal proteksi harga hasil pertanian lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa Kukar memiliki potensi besar sebagai supplier pangan utama di Kaltim, terutama untuk komoditas padi dan hortikultura.
“Saat ini Kukar memasok sekitar 40 persen kebutuhan beras di Kalimantan Timur. Namun, jika tidak ada kebijakan proteksi harga, petani kita akan kesulitan bersaing dengan beras yang masuk dari luar daerah,” ungkapnya.
Sunggono menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam sektor pertanian Kukar adalah masuknya bahan pokok dari luar daerah dengan harga lebih rendah. Hal ini berisiko menurunkan daya saing petani lokal dan bisa berdampak pada ketahanan pangan jangka panjang.
“Kami berharap ada regulasi yang lebih ketat terkait masuknya bahan pokok dari luar daerah, sehingga petani lokal tetap bisa bertahan,” katanya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Pemkab Kukar telah menjalankan program pertanian berbasis kawasan, dengan menetapkan tujuh kecamatan sebagai sentra produksi pangan utama.
Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi, jalan produksi, serta fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil pertanian Kukar bisa dipasarkan dengan harga yang menguntungkan bagi petani,” tambahnya.
Sunggono juga menekankan bahwa selain kebijakan proteksi harga, dukungan dari sektor swasta dan perbankan sangat diperlukan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi petani Kukar.
“Kemitraan dengan dunia usaha bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan adanya pendampingan dan dukungan modal, petani bisa lebih berkembang,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar juga akan meningkatkan kerja sama dengan Pemprov Kaltim untuk mendorong stabilisasi harga komoditas pertanian di tingkat regional.
“Jika kebijakan ini diterapkan secara optimal, Kukar bisa menjadi pusat ketahanan pangan Kaltim dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan sektor swasta, diharapkan kemandirian pangan Kukar bisa terwujud dan sektor pertanian semakin berkembang pesat.(Adv)
