SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengajak seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kutim 2025 yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati.
Mahyunadi menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal bila dilakukan secara terpisah. Ia menilai komunikasi dan sinergi antarlembaga menjadi fondasi utama agar kebijakan pembangunan tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, keterbukaan, dan komunikasi yang baik dengan legislatif agar setiap program bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat yang dihadiri Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Kutim Noviari Noor, Kepala BPS Kutim Widiyantono, unsur Forkopimda, dan para pelaku usaha itu juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya terkait rendahnya serapan APBD hingga triwulan III yang baru mencapai 46 persen.
“Serapan anggaran adalah tolok ukur kinerja. Kalau realisasinya rendah, tentu dampaknya ke masyarakat juga lambat dirasakan. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegas Mahyunadi.
Ia mengingatkan pentingnya percepatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 agar proses penyusunan RAPBD tidak tertunda. Menurutnya, keterlambatan penetapan KUA-PPAS akan berimbas langsung pada masyarakat karena kegiatan pembangunan menjadi tertahan.
“Akhirnya, masyarakat yang paling dirugikan karena program dan kegiatan tidak bisa segera berjalan,” katanya.
Selain membahas aspek kebijakan, rapat juga menghadirkan paparan dari Kepala BPS Kutim Widiyantono mengenai kondisi ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2024 mencapai 9,82 persen dengan kontribusi 18,60 persen terhadap ekonomi Kalimantan Timur, namun melambat menjadi 2,1 persen pada semester I 2025.
“Kutim masih sangat bergantung pada batubara, padahal itu sumber daya tak terbarukan. Karena itu, Kutim harus berani menggenjot sektor industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan,” jelas Widiyantono.
Mahyunadi menutup pertemuan dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan bekerja sepenuh hati, menjadikan sinergi sebagai kunci dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Timur.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
