SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan hanya sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas program lintas sektor.
Melalui kegiatan sosialisasi SPIP yang digelar di Hotel Fugo, Samarinda, Kutim mengundang langsung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pemahaman terhadap Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyatakan bahwa pelaporan berkualitas bukan hanya penting untuk audit semata, tetapi juga berdampak pada hasil program pembangunan. “Dengan pelaporan yang baik dan benar, kita berharap Kutim masuk tiga besar terbaik terkait pelaporan Manajemen Risiko Indeks. Kita ingin menjadi yang terdepan dan contoh bagi daerah lain,” ucapnya.
Mahyunadi bahkan mencontohkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan telah berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di Kutim, terutama setelah adanya pendampingan dari BPKP.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Wilayah Kutim, Sudirman Latif, menekankan perlunya sistem pelaporan yang “baik dan benar” untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai sesuai dengan regulasi.
Apresiasi datang dari pihak BPKP yang menyebut Kutim sebagai daerah pertama di Kalimantan Timur yang menyelenggarakan sosialisasi SPIP secara langsung dengan kehadiran penuh kepala perangkat daerah. “Biasanya, dalam acara seperti ini, kepala PD diwakilkan oleh Kasubag Program. Namun, di Kutim, semua kepala PD hadir langsung. Ini sangat saya apresiasi,” ujar Robertus Gatot Megantoro, mewakili Kepala BPKP.
Bagi BPKP, kehadiran langsung pimpinan OPD menjadi indikator bahwa pengendalian intern mulai dilihat sebagai bagian integral dari perencanaan dan eksekusi program, bukan semata-mata pelengkap administratif.
Melalui pendekatan ini, Kutim memosisikan SPIP sebagai bagian dari manajemen strategis pemerintah daerah. Kolaborasi aktif dengan BPKP dan keterlibatan seluruh struktur organisasi diyakini akan memperkuat integritas kebijakan dan efektivitas penggunaan anggaran di berbagai sektor pembangunan.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
