Potretkata.co, Bontang -Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara DPRD dan BPBD yang digelar Selasa (20/1/2026).
Politikus yang akrab disapa JAP itu menilai BPBD tidak responsif dalam menangani sejumlah bencana, khususnya insiden tanah longsor di Kelurahan Kanaan RT 1. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena justru dirinya yang lebih dulu berada di lokasi kejadian dibandingkan petugas BPBD.
“Saya sudah lebih dulu ke lokasi sebelum BPBD datang. Bahkan saat banjir pertama tanggal 15, saya juga sudah ada di sana, foto-foto, melihat langsung kondisi warga,” ujar JAP.
JAP menegaskan kehadirannya di lokasi bukan untuk mencari panggung, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat. Ia juga membantah anggapan bahwa DPRD hanya sekadar berbicara tanpa aksi di lapangan.
“Saya tidak mau Pak Dewan dibilang pembual. Coba tanya masyarakat di sana, kami hadir. Kami melihat langsung bagaimana kondisi mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, JAP mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kepala BPBD yang disebutnya sulit dihubungi saat bencana terjadi. Ia mengaku telah berulang kali menelepon kepala badan tersebut, namun tidak mendapat respons.
“Saya telepon berulang kali tapi tidak diangkat. Bahkan saya kaget, kemarin beliau bilang, ‘Saya memang tidak mau angkat kalau tidak kenal’. Lah bagaimana kalau masyarakat yang menelepon?” ujarnya dengan nada heran.
Menurut JAP, persoalan ini bukan bersifat personal, melainkan menyangkut evaluasi serius terhadap kinerja lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan saat bencana terjadi. Ia menyoroti lemahnya kesiapsiagaan BPBD di lapangan, mulai dari tidak tersedianya solar, towing, hingga operator alat berat.
“Solar tidak ada, towing tidak ada, operator tidak ada. Semua itu saya yang urus. Saya bawa solar, saya kirim towing, saya cari operator dari PUPR. Semua dari saya,” bebernya.
Ia juga mempertanyakan pernyataan BPBD yang disebut menyampaikan seolah-olah peralatan sudah tersedia dan berfungsi di lokasi. JAP meminta agar informasi yang disampaikan kepada publik bersifat jujur dan berimbang.
“Sampaikan informasi yang benar, jangan sampai kami di DPRD dianggap pembual oleh masyarakat. Kita ini mitra, sama-sama punya tanggung jawab,” katanya.
Pun dirinya, menekankan bahwa tugas BPBD tidak berhenti pada pendataan korban semata. Ia mempertanyakan tindak lanjut konkret setelah data warga terdampak dikumpulkan.
“Saya tanya waktu itu, BPBD ada di sana? Jawabannya ada. Lalu apa yang dilakukan? Pendataan. Pertanyaannya, setelah didata, apa yang dilakukan untuk warga?” pungkasnya.
Kritik tersebut menjadi sorotan dalam rapat kerja dan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BPBD Kota Bontang dalam meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan bencana ke depan. (Rae)
