BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 semakin menguat dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (13/11/2024). Acara ini turut dihadiri oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) H M Agus Hari Kesuma dan sejumlah pejabat penting lainnya.
Sekretaris Provinsi (Sesprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim telah mengintensifkan upaya persiapan Pilkada melalui koordinasi lintas sektor. “Kita sudah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” ujar Sri Wahyuni. Desk Pilkada ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait logistik dan hal teknis lainnya.
Sri menambahkan, pemerintah terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga ke tingkat desa dan kelurahan. “Kita akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga semua wilayah menerima sesuai kebutuhan sebelum tanggal 27 November,” lanjutnya. Meskipun sebagian daerah, seperti Mahakam Ulu, telah menyelesaikan persiapan logistik, wilayah lainnya masih memerlukan pengawalan yang ketat.
Kesiapan Pilkada serentak juga didukung oleh berbagai pihak. DPRD Kaltim bertugas meningkatkan partisipasi pemilih, sementara TNI dan Polri bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan. Kejaksaan turut mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum. “Prinsipnya, Pemprov Kaltim sudah bergerak aktif melakukan sosialisasi dan koordinasi secara masif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama Forkopimda,” ujar Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni menekankan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat krusial dalam menjaga integritas Pilkada. “Jadi, netralitas ASN itu tidak mengurangi hak mereka untuk memberikan pilihan,” kata Sri Wahyuni. Pesan ini ditekankan untuk memastikan ASN tetap profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa memihak.
Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menekankan pentingnya Rakor ini sebagai langkah menyamakan persepsi di antara para pemangku kepentingan. “Koordinasi yang solid antar-pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan Pilkada serentak tanpa hambatan berarti,” ujarnya.
Rakor ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, menjadikan Kaltim siap menghadapi Pilkada serentak 2024. “Koordinasi ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada di tingkat lokal, tetapi juga menjaga marwah demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” tutup Sri Wahyuni dengan optimisme.
