SANGATTA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) mengenai Standar Pelayanan Publik dan Literasi Statistik Indikator Makro Daerah sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan data dalam mendukung perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Damar, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Peserta FGD berasal dari perangkat daerah, akademisi, hingga wartawan yang selama ini menjadi pengguna data statistik. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi pelayanan sekaligus penyerapan masukan agar layanan BPS semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala BPS Kutim, Widiyantono, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan harus diiringi dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap indikator makro yang dipublikasikan BPS.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan literasi data terkait indikator makro yang dihasilkan BPS, yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan BPS berkomitmen menjaga keterbukaan data dengan menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain melalui website resmi, pengguna juga dapat memanfaatkan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) sebagai media konsultasi mengenai data statistik.
Dalam sesi pemaparan, peserta diperkenalkan dengan pengembangan platform terbaru BPS yang memudahkan pengguna membandingkan data antarwilayah di Kalimantan Timur. Platform tersebut menyajikan lebih dari 20 indikator yang terbagi dalam lima kelompok, yakni ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial, pembangunan manusia, serta gender.
Selain melalui layanan tatap muka di PST, masyarakat juga dapat berkonsultasi melalui WhatsApp maupun pertemuan daring menggunakan Zoom sehingga akses terhadap informasi statistik menjadi lebih fleksibel.
“Hasil FGD ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan inovasi agar penyampaian informasi statistik semakin optimal dan mudah dijangkau,” tambah Widiyantono.
BPS berharap inovasi layanan dan peningkatan literasi statistik tersebut mampu mendorong penggunaan data secara lebih luas oleh pemerintah daerah, akademisi, maupun media dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.(adv)
