SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di daerah tambang harus dimulai sejak kegiatan penambangan berlangsung, bukan menunggu fase pascatambang.
Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, yang digelar di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim baru-baru ini.
Acara tersebut juga menjadi momentum penetapan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) Batu Bara Kutim, dihadiri Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Tri Winarno secara daring, serta Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono, akademisi, pelaku usaha, dan mahasiswa.
“Kita tidak ingin kasus seperti di beberapa wilayah pascatambang di Kaltim terjadi di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun sejak tambang masih berjalan, bukan setelahnya,” tegas Ardiansyah.
Ia mencontohkan langkah konkret Pemkab Kutim yang mengubah void tambang PT Indominco di Teluk Pandan menjadi sumber bahan baku air bersih bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah akan terus memanfaatkan setiap peluang pembangunan agar sektor tambang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, bukan hanya sektor ekstraktif,” ujarnya.
Ardiansyah juga mendorong agar seminar nasional ini menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperkuat pelaksanaan prinsip ESG di sektor pertambangan.
“Dunia tambang harus menjadi bagian dari solusi untuk membangun masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” katanya.
Dari Jakarta, Tri Winarno menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kutim membangun standar ESG daerah.
“Transformasi sektor tambang harus berbasis data dan melibatkan masyarakat lokal. ESG bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono menilai pembentukan tim ESG Kutim merupakan langkah strategis menuju praktik pertambangan beretika dan berpihak pada masyarakat.
“Kunci keberhasilan pascatambang ada pada kolaborasi dan konsistensi. Dunia usaha harus melihat ESG bukan sebagai kewajiban, melainkan investasi sosial jangka panjang,” ungkapnya.
Seminar ini menegaskan arah baru Kutim dalam menghadapi transisi energi dan fase penghentian batubara 2040, dengan menyiapkan fondasi ekonomi hijau dan inklusif sejak dini.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
