SAMARINDA — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri mengingatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan birokrasi, terutama di tengah derasnya arus transformasi digital yang tengah melanda pemerintahan. Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber utama pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025 yang digelar di Kampus Pusjar-SKPP Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Sempaja, Samarinda.
“Seorang pemimpin birokrasi harus adaptif, inovatif, sekaligus berkarakter. Pancasila harus menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujar Aulia di hadapan 41 peserta pelatihan, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan tidak kehilangan arah dan tetap menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai pijakan dalam bekerja. “ASN tidak hanya dituntut menguasai tantangan era digital, tetapi juga harus berpegang teguh pada nilai dasar kebangsaan,” lanjutnya.
Kegiatan yang berlangsung selama 14 hari, diikuti oleh 41 peserta dari tujuh daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Peserta berasal dari Kutai Timur (14 orang), Kutai Kartanegara (10), Bulungan (6), Paser (3), Penajam Paser Utara (3), Samarinda (3), dan Berau (2).
LAN RI melalui program PKA berkomitmen membentuk pemimpin birokrasi yang mampu menghadapi dinamika global dengan tetap berakar pada identitas bangsa. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali empat pilar utama kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adaptif dan inovatif, penguatan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta integritas dan etika kepemimpinan.
Sesi yang dipandu Widyaiswara Ahli Madya Pusjar-SKPP berlangsung interaktif. Para peserta antusias berdiskusi mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.
Ke depan, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dijadwalkan memberikan arahan lanjutan. Keduanya akan berbagi pengalaman dalam membangun birokrasi yang bersih dan responsif di daerah masing-masing.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
