Samarinda – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, memberikan respon kepada program transmigrasi yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Transmigrasi, M. Ifti Sulaiman, khususnya di wilayah Papua.
Menurut Sofyan, sebelum melanjutkan program yang melibatkan sepuluh kawasan transmigrasi di Papua tersebut, penting untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal.
“DPD RI telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat Papua mengenai program ini.” Ungkapnya Rabu (13/11/24).
Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat merasa khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek transmigrasi.
Senator asal Kaltim ini menekankan, meskipun program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi krisis pangan nasional melalui pembukaan lahan baru, seperti lahan sawah di Papua, suara masyarakat lokal tetap harus menjadi prioritas.
“Kita harus benar-benar memperhatikan suara masyarakat lokal,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang khawatir bahwa program ini dapat merusak hutan dan lingkungan mereka.
“Masyarakat merasa bahwa hutan mereka akan habis dan wilayah mereka akan rusak. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan,” tuturnya.
Dirinya berharap bahwa keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi fokus utama dalam perencanaan program transmigrasi.
“Program ini perlu disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta memberikan peluang nyata bagi masyarakat setempat untuk terlibat, sehingga mereka tidak merasa menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.
Dengan perhatian yang lebih besar terhadap aspirasi masyarakat, diharapkan program transmigrasi ini dapat dilaksanakan dengan lebih bijaksana dan berkelanjutan.
