Potretkata.co, Bontang – PDI Perjuangan Kota Bontang menilai alasan efisiensi anggaran yang digunakan untuk mendorong wacana Pilkada dipilih melalui DPRD sebagai argumen yang keliru dan berpotensi menimbulkan persoalan politik baru.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bontang, Joni Alla Padang, mengatakan bahwa biaya Pilkada langsung sejatinya tidak bisa dilihat secara sempit, melainkan harus ditempatkan sebagai investasi demokrasi jangka panjang.
“Anggaran Pilkada itu hanya dikeluarkan setiap lima tahun. Kalau dihitung secara rasional, nilainya tidak sebanding dengan risiko rusaknya sistem demokrasi jika hak pilih rakyat dihilangkan,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (17/1/2026).
Ia menyebut, Pilkada tidak langsung justru berpotensi melahirkan praktik politik transaksional di tingkat DPRD. Proses pemilihan kepala daerah akan sarat dengan kepentingan elite dan berujung pada lemahnya independensi kepala daerah terpilih.
Menurutnya, kepala daerah hasil pilihan DPRD berisiko lebih fokus mengakomodasi kepentingan partai atau kelompok tertentu dibandingkan memenuhi aspirasi masyarakat luas.
“Ini bisa mengarah pada sistem yang sentralistik dan tidak sehat. Kepala daerah akan tersandera kepentingan politik, bukan lagi bekerja untuk rakyat,” jelas dia.
PDI Perjuangan, kata dia, menawarkan pendekatan logis dengan memperbaiki tata kelola Pilkada langsung, bukan menghapusnya. Efisiensi anggaran bisa ditempuh melalui penguatan pengawasan, penyederhanaan tahapan, dan peningkatan transparansi.
“Solusinya bukan mencabut hak rakyat, tapi memperbaiki sistem. Demokrasi memang membutuhkan biaya, tapi jauh lebih mahal jika kita harus membayar kerusakan demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
