SANGATTA — Ketersediaan alat kontrasepsi yang tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar kini menjadi prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur. Melalui pelatihan intensif penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA), DPPKB memperkuat kendali rantai pasok guna menghindari kelangkaan maupun distribusi alat yang tidak layak edar.
Pelatihan selama dua hari diikuti pengelola fasilitas kesehatan dari lima kecamatan, di antaranya Teluk Pandan, Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan. Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, mengingatkan bahwa laporan stok tidak boleh diabaikan, terutama terkait masa berlaku alat.
“Jangan sampai alat kontrasepsi yang sudah tidak layak sampai ke masyarakat. Pelaporan stok harus transparan,” tegas Junaidi, yang juga pernah bertugas di Muara Ancalong.
Isu keterlambatan laporan dan ketidaksesuaian stok mencuat dalam diskusi teknis antara peserta dan narasumber dari BKKBN Kalimantan Timur. SIRIKA diharapkan menjadi sistem yang meminimalkan celah distribusi dan mempercepat respons terhadap kebutuhan lapangan.
Menurut Junaidi, keberhasilan layanan KB berawal dari presisi pelaporan.
“Data yang akurat menjadi kunci perencanaan dan evaluasi kegiatan. Kami sebagai penyaji data harus memastikan pelaporan di lapangan tepat waktu,” katanya.
Ia juga menekankan tiga hal, yaitu pentingnya data real time, sinergi antara PLKB dan faskes, serta kejelasan status alat yang didistribusikan.
“Kolaborasi ini penting agar pelayanan KB di masyarakat berjalan efektif. Saya ingin memastikan PLKB proaktif bersinergi dengan Faskes,” ujar Junaidi.
Kepala Bidang KB, Mustika, menambahkan pentingnya harmonisasi peran, mengingat sebagian penyuluh adalah pegawai pusat sementara petugas faskes berada di bawah pemda.
“Kami rutin memantau sejauh mana PKB mengenal kader dan petugas Faskes. Ini menjadi indikator keberhasilan sinergi program,” ujarnya.
Dengan pelatihan ini, DPPKB ingin membangun ekosistem laporan digital yang bukan hanya administratif, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan integritas program KB di tingkat lapangan. Satu kesalahan stok bisa berdampak pada pelayanan ratusan keluarga. (ADV)
“Kami berharap pelatihan ini mampu meningkatkan kualitas data KB Kutim sekaligus memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan,” tutup Junaidi.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
