SANGATTA — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur menjadikan program pasar murah sebagai instrumen utama dalam menahan gejolak harga bahan pokok. Upaya ini dilakukan secara konsisten sejak 2022 sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Pengawas Perdagangan Dalam Negeri Ahli Muda Disperindag Kutim, Ahmad Doni Erfiyadi, menjelaskan bahwa pasar murah bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian penting dari kebijakan pengendalian inflasi. “Pasar murah ini sudah kami jalankan sejak tahun 2022. Program ini menurunkan instruksi dari pusat terkait penanganan inflasi. Kami terus berupaya agar kegiatan ini dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kutim,” ujarnya.
Meski sebagian besar wilayah telah terjangkau, terdapat tiga kecamatan yang menjadi tantangan besar: Sandaran, Long Mesangat, dan Busang. “Tiga wilayah ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Selain jarak yang jauh, kondisi infrastruktur jalan dan transportasi menjadi kendala utama dalam pendistribusian barang,” jelas Doni.
Di wilayah pesisir, biaya transportasi justru menjadi hambatan terbesar. “Kalau dihitung-hitung, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp300 ribu hanya untuk transportasi. Jadi secara ekonomi sama saja, itulah yang menjadi pertimbangan kami,” terangnya.
Untuk mengatasi hambatan ini, Disperindag Kutim menyiapkan langkah koordinatif dengan Bappeda dan Inspektorat Wilayah untuk mencari formulasi transportasi dan logistik yang lebih efisien. “Kami akan koordinasi dengan Bappeda dan Itwil untuk memetakan langkah terbaik agar distribusi ke daerah-daerah terpencil bisa lebih efisien,” tegasnya.
Doni memastikan komitmen Disperindag untuk memperluas jangkauan pasar murah, termasuk daerah yang pernah terhambat banjir seperti Batu Ampar dan Telen. Melalui program ini, pemerintah berharap kestabilan harga dapat dirasakan merata hingga pelosok Kutim.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
