SANGATTA — Proses penyusunan APBD 2025 di Kutai Timur mengalami keterlambatan. Penundaan ini bisa berdampak pada serapan anggaran dan realisasi program strategis daerah dalam beberapa bulan ke depan. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengakui hal ini dan menyebut faktor efisiensi sebagai penyebab utamanya.
“Semuanya kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Di Kaltim juga demikian, beberapa daerah juga demikian. Jadi memang terkait dengan efisiensi ini sangat menguras tenaga kita untuk menyesuaikan sehingga memakan waktu yang lama,” ujar Ardiansyah belum lama ini.
Kekhawatiran mencuat dari potensi tertundanya kegiatan pemerintah akibat waktu yang tersita dalam proses pembahasan. Ardiansyah menegaskan bahwa efektivitas penyerapan anggaran harus menjadi fokus utama dalam sisa waktu yang tersedia.
“Saya berharap nanti pada saat pembahasan, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak akan terserap selama 3 atau 4 bulan ini. Jadi maksimalkan anggaran terserap dengan kegiatan yang memungkinkan,” ujarnya.
Sebagai respons cepat, Ardiansyah telah menginstruksikan seluruh unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah untuk hadir penuh dalam setiap pembahasan dengan DPRD Kutim. Tujuannya mempercepat finalisasi RKUA dan RPPAS 2025.
“Saya sudah minta dibuatkan surat. Semua TAPD dan kepala PD wajib hadir di tempat terkait pembahasan ini,” kata Ardiansyah.
Situasi ini memunculkan tekanan terhadap jajaran birokrasi agar tidak lengah dalam mengejar target waktu dan memastikan anggaran yang sudah direncanakan benar-benar bisa dimanfaatkan. Dengan waktu yang semakin terbatas, akurasi dan kecepatan kerja akan jadi penentu keberhasilan program-program prioritas tahun depan.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
