SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dengan fokus pada penurunan stunting dan manajemen risiko. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di Meeting Room DPPKB dan juga diikuti secara daring oleh peserta melalui aplikasi Zoom.
Workshop tersebut menghadirkan auditor muda dan auditor pelaksana dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, yang turut berperan dalam memberikan materi pelatihan. Peserta workshop berjumlah 54 orang, terdiri dari pejabat struktural, staf fungsional, staf pelaksana, perwakilan perangkat daerah, serta kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menggarisbawahi pentingnya penerapan SPIP untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun sistem manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan stunting di lingkungan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kapasitas para pejabat dalam menerapkan manajemen risiko sangat diperlukan,” ucap Achmad.
Achmad menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada pencapaian hasil yang akuntabel. Ia berharap, melalui workshop ini, kapasitas SDM DPPKB dapat ditingkatkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemerintah. “Setiap kegiatan harus terukur dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Achmad juga menyampaikan harapan agar BPKP Provinsi Kaltim terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada perangkat daerah di Kutim. “Dukungan BPKP sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat lebih terarah,” ujarnya.
Kurnia, salah satu perwakilan dari DPPKB, menegaskan bahwa tujuan utama dari workshop ini adalah memperkenalkan SPIP dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program serta meningkatkan kapasitas SDM. “Penerapan SPIP akan mendukung efektivitas program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Kurnia.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan program penurunan stunting di Kutai Timur dapat berjalan lebih efektif, serta menjadi contoh penerapan manajemen risiko yang baik di lingkup pemerintah daerah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung program Bangga Kencana dan sejalan dengan prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Achmad mengingatkan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah agar semua upaya yang dilakukan bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
