SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperluas upaya pengembangan ekonomi lokal melalui Program Sustainable Landscape Initiative in Kutai Timur (SUSTAIN Kutim) Fase II. Program untuk periode 2026–2030 ini diarahkan agar komoditas kelapa sawit dan karet tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat koperasi, membuka peluang usaha, dan memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Program tersebut dijalankan bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Proforest. Peluncuran resmi dilakukan oleh Bupati Kutai Timur, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si., pada 29 Oktober 2026 di Hotel Royal Victoria Sangatta, setelah rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 27 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut meliputi Lokakarya Perencanaan Bersama SUSTAIN Kutim Fase II, serah terima sertifikat ISPO dan RSPO kepada sembilan koperasi pekebun swadaya, serta Grand Final Lomba Kompetisi Inovasi Pembangunan Berkelanjutan FORMIKA. Rangkaian ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha perkebunan, mitra pembangunan, organisasi pelaksana, dan unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur perlu diiringi upaya meningkatkan kesejahteraan warga serta menjaga lingkungan. Ia mendorong agar pengembangan komoditas perkebunan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan peluang usaha dan memperkuat peran koperasi.
“Kita tidak ingin potensi kelapa sawit dan karet hanya berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi harus mampu membuka peluang usaha, memperkuat peran koperasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Salah satu pijakan bagi agenda tersebut adalah hasil SUSTAIN Kutim Fase I yang berlangsung pada 2023–2026. Pada fase pertama, program mendukung pekebun swadaya memperoleh kepastian penggunaan lahan, meningkatkan kapasitas pengelolaan kebun berkelanjutan, dan memperkuat organisasi pekebun untuk membangun kemitraan rantai pasok dengan perusahaan perkebunan.
Sembilan koperasi pekebun swadaya di Kecamatan Bengalon dan Rantau Pulung berhasil memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO. Koperasi tersebut menaungi lebih dari 1.200 pekebun. Sertifikat diserahkan dalam rangkaian peluncuran Fase II sebagai pengakuan atas upaya para petani dalam menerapkan standar keberlanjutan dan memperkuat kepercayaan di rantai pasok minyak sawit global.
Bupati menyatakan bahwa sertifikasi perlu diikuti dukungan berkelanjutan. Petani harus memperoleh pendampingan, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas, dan akses terhadap pasar yang lebih baik. Dengan begitu, pemenuhan standar keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi pekebun.
Fase II akan memperluas agenda peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok. Pekebun swadaya dan pekerja perkebunan akan didorong menerapkan praktik pertanian regeneratif serta Good Agricultural Practices (GAP). Program juga mendukung sistem ketertelusuran dan rantai pasok bebas deforestasi agar pengembangan komoditas selaras dengan tuntutan pasar terhadap asal-usul produk dan kepatuhan lingkungan.
Selain peningkatan produksi, program mendorong perbaikan praktik pertanian, diversifikasi sumber penghidupan, dan pengembangan kelembagaan koperasi. Langkah ini ditujukan untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis kegiatan ekonomi. Penguatan investasi sektor swasta juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan finansial inisiatif berbasis lanskap.
Aspek ekonomi tersebut tetap dikaitkan dengan perlindungan lingkungan. Agenda fase kedua mencakup perlindungan dan pemulihan bentang alam bernilai ekologis, penilaian Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value (HCV), dan penerapan inisiatif konservasi untuk mempertahankan fungsi serta jasa ekosistem. Program juga mendorong penguatan tata kelola dan integrasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Lokakarya perencanaan bersama pada 27 Oktober 2026 dihadiri sekitar 70 peserta dari organisasi perangkat daerah, DPRD Kutai Timur, pelaku usaha perkebunan, mitra pembangunan, dan organisasi pelaksana. Peserta meninjau pembelajaran dari Fase I, menyepakati hasil bersama serta indikator kunci, dan memperjelas pembagian tanggung jawab dalam Fase II.
Ketua Harian FORMIKA Kutai Timur, Sudirman Latif, melaporkan bahwa Kerangka Kerja Sama berupa Hasil-hasil Bersama dan Indikator Kunci telah dibahas dan disepakati. FORMIKA akan diperkuat sebagai platform multipihak untuk koordinasi keputusan, penanganan konflik perkebunan, harmonisasi kebijakan daerah, dan integrasi perencanaan berkelanjutan. Pengembangan sistem pemantauan juga diharapkan menjaga pemanfaatan lahan tetap berkelanjutan.
Bupati meminta agar pelaksanaan program memiliki arah yang jelas, pembagian peran yang terukur, dan evaluasi berkala. Keberhasilan perlu terlihat dari peningkatan kapasitas dan produktivitas petani, akses pasar yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat, serta kualitas lingkungan. Ia mengajak pemerintah, pelaku usaha, koperasi, akademisi, dan masyarakat membangun sinergi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
Bupati juga mendukung Lomba Inovasi Pembangunan Berkelanjutan yang digagas FORMIKA untuk pelajar dan mahasiswa. Gagasan yang muncul diharapkan tidak berhenti pada tahap kompetisi, melainkan dikembangkan menjadi solusi yang dapat diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
SUSTAIN Kutim diluncurkan pada 2023 untuk mendukung produksi pertanian berkelanjutan di Kutai Timur, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan karet alam. Program ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah, masyarakat setempat, pekebun swadaya, pekerja, dan perusahaan perkebunan agar dapat bekerja sama membangun wilayah produksi yang lebih berkelanjutan.
Fase II dilaksanakan GIZ dan Proforest sebagai bagian dari proyek global Transforming Agricultural Supply Chains (TASC) dan Sustainable Landscape Program in Indonesia. Pendanaan didukung oleh SECO, BMZ, PepsiCo, Nestlé, McDonald’s, dan Barry Callebaut untuk membantu program pemerintah serta mendorong keterlibatan sektor swasta. Melalui agenda ini, Kutai Timur diharapkan semakin produktif dan kompetitif, dengan pengurangan deforestasi serta peningkatan mata pencaharian masyarakat lokal.(*)
