SAMARINDA – Persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Simono, Teluk Lingga, Sangatta, terus dikebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah menyebut kesiapan dari sisi kewenangan daerah telah mencapai sekitar 70 persen dan kini fokus menyelesaikan sejumlah persyaratan teknis.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Kutim Trisno dalam audiensi bersama Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (20/8/2026).
Sebelum audiensi, rombongan Pemkab Kutim meninjau Sekolah Rakyat di Palaran, Samarinda. Rombongan dipimpin Asisten II Sekretaris Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor bersama Trisno.
Turut dalam rombongan Kepala Dinas Pertanahan Simon Salombe, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulastin, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito dan sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Menurut Trisno, lahan untuk pembangunan telah disiapkan. Infrastruktur pendukung berupa air, listrik dan internet juga telah dikoneksikan dengan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah daerah turut menyiapkan sekolah rintisan dan proses sertifikasi lahan sedang berjalan di BPN.
“Kalau kita bicara capaian Sekolah Rakyat di Kutai Timur, ukurannya bukan hanya dari sejauh mana bangunannya selesai, tetapi juga dari kewenangan pemerintah daerah dalam menyiapkan program ini,” ujar Trisno.
Dari 12 persyaratan, beberapa di antaranya telah dipenuhi. Kutim telah menyiapkan lahan delapan hektare yang telah land clearing, data calon penerima manfaat desil 1 dan 2, surat pernyataan minat, hibah dan jaminan lahan bebas masalah atau sengketa.
Dokumen geospasial, dukungan PLN, PDAM dan Telkom serta KKPR juga telah disiapkan. Sementara sertifikasi lahan, soil test, topografi dan pekerjaan cut and fill masih berproses.
Noviari mengatakan kunjungan ke Palaran dilakukan agar Pemkab Kutim mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan program secara lebih lengkap.
“Kami datang bukan hanya untuk melihat sekolahnya, tetapi juga ingin memastikan apa saja yang harus kami siapkan,” katanya.
Sekolah Rakyat Tahap 3 pada 2026 dibagi menjadi 3A dengan tujuh lokasi, 3B sebanyak 11 lokasi dan 3C sebanyak 89 lokasi. Kutim membidik kelompok 3B yang telah dipersiapkan menuju lelang.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi M. Ishak mengatakan program tersebut memiliki tujuan lebih luas daripada pembangunan sekolah.
“Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
Andi menjelaskan calon peserta berasal dari kondisi beragam, termasuk anak usia 15 tahun yang masih berada di jenjang SD karena sebelumnya belum mendapatkan pendidikan.
Pemkab Kutim melalui Dinas Sosial terus melengkapi dokumen yang masih kurang agar dapat melangkah ke tahap berikutnya.(ADV/prokopim/Kutim)
