Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan keseriusan dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 melalui langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas sektoral. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Agus Hari Kesuma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan, Rabu (20/11/2024).
Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan sejumlah pejabat dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Utara. Agenda utama RDP adalah membahas kesiapan teknis dan tantangan yang dihadapi daerah dalam menyelenggarakan Pilkada serentak, termasuk netralitas ASN dan distribusi logistik ke wilayah terpencil.
Dalam kesempatan tersebut, Rizali menyampaikan bahwa Pemkab Kutai Timur telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan administrasi demi kelancaran pesta demokrasi mendatang. “Persiapan teknis maupun administrasi terus kami matangkan. Kami berkoordinasi secara intensif dengan KPU, Bawaslu, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Tantangan Logistik di Wilayah Terpencil
Salah satu tantangan terbesar yang disoroti dalam rapat adalah distribusi logistik Pilkada di wilayah Kutai Timur yang memiliki kondisi geografis beragam. Daerah seperti Sandaran, yang berlokasi jauh dari ibu kota kabupaten, menjadi salah satu wilayah dengan akses terbatas.
“Distribusi logistik ke wilayah terpencil seperti Sandaran masih menjadi tantangan utama. Namun, kami telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk memastikan logistik tiba tepat waktu,” ungkap Rizali.
Pemkab Kutim menargetkan distribusi logistik selesai lima hari sebelum hari pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar. Rizali juga mengapresiasi dukungan dari pihak-pihak terkait yang membantu mengatasi hambatan teknis dalam proses distribusi ini.
Netralitas ASN Jadi Sorotan
Selain tantangan logistik, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat. Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutai Timur telah melakukan berbagai sosialisasi untuk memastikan ASN tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Kami terus mengingatkan ASN untuk bersikap profesional dan menjaga netralitasnya. Pelanggaran terkait ini akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rizali.
Isu netralitas ASN juga menjadi perhatian Wamendagri Bima Arya, yang mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah memantau 24 indikator kerawanan untuk mengidentifikasi potensi konflik selama Pilkada. “Netralitas ASN adalah tantangan besar. Kami fokus mencermati daerah rawan untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan damai,” ungkapnya.
Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Rizali juga menyoroti pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Menurutnya, Pemkab Kutim telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi pemilih, khususnya pemilih pemula, melalui sosialisasi dan program pendidikan politik.
“Partisipasi pemilih adalah kunci keberhasilan Pilkada. Kami terus mendorong masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk aktif menggunakan hak pilih mereka. Sosialisasi dilakukan secara masif, termasuk di wilayah terpencil,” tutur Rizali.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda turut menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat. “Kami meminta semua elemen untuk terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun penyelenggara pemilu. Pilkada 2024 adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia,” jelas Rifqinizamy.
Pemetaan Kerawanan dan Strategi Keamanan
Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan bahwa wilayah Kaltim masuk dalam kategori rawan lima berdasarkan peta kerawanan nasional. Menurutnya, dari 10 daerah yang dimonitor di Kaltim, terdapat 6.274 TPS yang diawasi oleh 525 PPK, 3.114 PPS, dan 43.198 KPPS.
“Kami telah memonitor seluruh daerah di Kaltim. Koordinasi terus dilakukan dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama tahapan Pilkada,” kata Akmal.
Wamendagri Bima Arya juga mengingatkan bahwa potensi kerawanan meliputi isu SARA, provokasi, dan gangguan keamanan lainnya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut.
Harapan dan Komitmen Bersama
Rizali Hadi menyampaikan optimisme bahwa Pilkada di Kutai Timur akan berjalan lancar dan sesuai harapan. Ia berharap dukungan dari semua pihak dapat memastikan proses demokrasi ini berlangsung aman, adil, dan transparan.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Pilkada di Kutai Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas,” tutup Rizali.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy menambahkan, “Kami berkomitmen untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada agar tidak ada persoalan yang menghambat proses demokrasi. Dengan kolaborasi semua pihak, Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momen penting dalam memperkuat demokrasi bangsa.”
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi contoh sukses dalam pelaksanaan demokrasi yang inklusif, transparan, dan partisipatif. Dengan perhatian penuh terhadap logistik, netralitas ASN, serta edukasi politik, Kutai Timur siap menyelenggarakan pesta demokrasi yang berkualitas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
