Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengevaluasi kondisi kawasan permukiman di Kelurahan Melayu, Tenggarong, setelah kebakaran yang terjadi pada Senin (5/10/2026). Salah satu perhatian pemerintah adalah akses jalan lingkungan dan gang yang dinilai menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran ketika melakukan penanganan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Penataan kawasan dinilai penting bukan hanya untuk mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga memastikan kendaraan darurat dapat menjangkau lokasi ketika terjadi keadaan darurat.
“Terkait mitigasi dan penataan kawasan, kami melihat kondisi di lapangan, terutama akses jalan lingkungan dan gang yang cukup sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dan dilakukan penataan lebih lanjut,” kata Akhmad Taufik, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah untuk melihat kemungkinan penataan dan pelebaran akses jalan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda hingga Perkim akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
“Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda maupun Perkim, untuk melihat bagaimana jalan-jalan lingkungan tersebut dapat ditata dan, jika memungkinkan, diperlebar,” ujarnya.
Akses yang memadai, kata dia, sangat dibutuhkan dalam situasi darurat. Tidak hanya kendaraan pemadam kebakaran, ambulans juga harus dapat masuk ke kawasan permukiman ketika warga membutuhkan pertolongan medis.
“Akses tersebut sangat penting agar kendaraan darurat, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran, dapat masuk apabila terjadi keadaan darurat,” jelas Akhmad Taufik.
Ia menekankan, penataan kawasan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga agar pembangunan dan penggunaan ruang di lingkungan permukiman tetap memperhatikan akses keselamatan.
“Masyarakat juga perlu memahami bahwa penataan kawasan harus dilakukan bersama-sama. Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan akses dan keselamatan lingkungan,” katanya.
Karena itu, pemerintah akan mendorong pendataan dan penataan kembali kondisi kawasan melalui kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari mitigasi agar persoalan serupa tidak kembali menjadi kendala saat terjadi kebakaran.
Selain akses jalan, kebutuhan pasokan air juga menjadi perhatian. Salah satu usulan yang muncul setelah melihat kondisi di lapangan adalah penambahan titik hidran di kawasan permukiman, terutama wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
“Terkait kebutuhan pasokan air untuk penanganan kebakaran, salah satu usulan yang muncul adalah penambahan titik hidran,” ungkap Akhmad Taufik.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan jaringan atau pipa hidran yang dapat mendukung penanganan kebakaran. Ketersediaan titik air di sekitar permukiman diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman ketika armada pemadam menghadapi kendala dalam memperoleh sumber air.
“Artinya, perlu dipertimbangkan pembangunan jaringan atau pipa hidran di kawasan permukiman, khususnya di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi,” ujarnya.
Di samping infrastruktur, kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lingkungan juga perlu diperkuat. Pemerintah menilai keberadaan relawan di setiap RT dapat menjadi bagian penting dalam penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
“Selain itu, peran relawan di tingkat RT juga perlu diperkuat. Di masing-masing RT perlu dibangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemanfaatan sumber air yang tersedia,” jelasnya.
Salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat adalah sumur milik warga. Menurut Akhmad Taufik, potensi sumber air yang ada di lingkungan masyarakat perlu dipetakan sehingga dapat digunakan ketika terjadi kebakaran sebelum bantuan dari armada pemadam tiba.
“Misalnya, keberadaan sumur di lingkungan warga yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat,” katanya.
Ia menegaskan, sistem penanganan kebakaran perlu dibangun secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan armada pemerintah. Kesiapsiagaan di tingkat lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat membantu mempercepat respons awal terhadap kejadian.
“Ke depan, hal-hal seperti ini perlu diperkuat sebagai bagian dari kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kebakaran. Tidak hanya mengandalkan armada pemadam dari pemerintah, tetapi juga membangun sistem penanganan di tingkat lingkungan,” tegasnya.
Sementara terkait kemungkinan penambahan armada pemadam kebakaran, Akhmad Taufik mengatakan pemerintah akan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Pengadaan unit baru maupun sarana pendukung akan dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.
“Jika anggaran tersedia, insyaallah kebutuhan armada maupun sarana pendukung lainnya akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Akhmad Taufik.
