KUTAI TIMUR — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mempertimbangkan menggunakan outsourcing atau tenaga kerja dari pihak ketiga, untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah terpencil. Rencana penggunaan skema ini saat ini sedang dalam pembahasan.
Bahrani, Kepala Dinkes Kutim, mengungkapkan bahwa skema outsourcing ini diharapkan dapat mempermudah pengadaan tenaga medis non-spesialis yang selama ini sulit dipenuhi untuk kebutuhan daerah-daerah terpencil.
“Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak tenaga medis untuk membantu di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Namun, untuk tenaga medis spesialis, kami masih membutuhkan proses yang lebih rumit karena harus mempertimbangkan kualitas dan kompetensi mereka,” ungkapnya belum lama ini.
Ia juga mengatakan, penerapan skema outsourcing diharapkan dapat mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga medis di wilayah-wilayah yang kekurangan.
“Kami berupaya agar regulasi outsourcing yang diterapkan bisa memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau,” tambahnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan skema ini kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Saat ini, Dinkes Kutim masih berada dalam tahap pembahasan regulasi dan mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten di bidang kesehatan. Ia berharap, skema outsourcing bisa disetujui dalam waktu dekat.
Kendati demikian, Dinkes Kutim tetap akan memantau dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil dalam penerapan skema ini. Bahrani menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan kesehatan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang memadai.
Jika berhasil diterapkan, skema ini diharapkan menjadi solusi efektif bagi berbagai wilayah yang menghadapi kendala serupa dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis.
