Samarinda – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mulai memproses pembahasan awal dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026.
Dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan estimasi nilai melebihi Rp5 triliun.
“Kan kita baru terima KUA-PPAS itu baru kemarin,” ujar anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, saat ditemui di Gedung DPRD, Senin (4/8/2025).
Samri menjelaskan, saat ini DPRD tengah menyusun jadwal pembahasan internal sebagai langkah awal sebelum masuk ke forum bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pendalaman isi dokumen diperlukan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap arah kebijakan dan struktur anggaran.
“DPRD sekarang sedang menyusun jadwal untuk pembahasan internal dulu, setelah itu baru masuk pembahasan eksternal dengan TAPD,” jelasnya.
Samri menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas. Kajian internal DPRD bertujuan mengevaluasi kesesuaian program dan alokasi anggaran terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
“Karena tadi kan baru masuk KUA-PPAS, kita harus telaah lebih dalam supaya benar-benar sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Samarinda mengajukan proyeksi anggaran sebesar lebih dari Rp5 triliun, yang akan dikaji dari berbagai aspek, termasuk teknis pelaksanaan, prioritas program, dan urgensi kebutuhan di lapangan.
“Secara umum, nilainya kurang lebih Rp5 triliun sekian-sekian,” sebut Samri.
Pembahasan KUA-PPAS melibatkan seluruh fraksi di DPRD untuk mengkaji secara kolektif isi dokumen sebelum masuk ke tahap evaluasi bersama TAPD. Peran DPRD tidak terbatas pada persetujuan semata, melainkan juga sebagai mitra pengoreksi kebijakan fiskal pemerintah.
“DPRD bukan hanya menyetujui, kita juga melihat dan mengevaluasi apakah program yang diajukan pemerintah sudah sesuai arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Samri, DPRD akan memberi perhatian pada urgensi program, efisiensi penggunaan dana, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pihaknya memastikan tak ada anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan atau minim dampak.
“Kita akan lihat apakah rencana pembangunan benar-benar penting, jangan sampai anggaran habis tapi tidak berdampak nyata bagi warga,” tutupnya.(ADV/DPRDSMR/GB)
