Samarinda — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti sejumlah isu penting dalam rapat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Selasa (1/7/2025), termasuk progres penggunaan anggaran pendidikan, kekurangan guru, hingga proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronie, menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025 saat ini masih berlangsung dan sebagian besar fokus pada sektor infrastruktur sekolah.
“Saat ini program-programnya masih dalam tahap pelaksanaan, terutama infrastruktur di tingkat SMP dan SMA,” ujar Novan.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menyoroti kekurangan tenaga pendidik sebagai masalah krusial. Pembatasan rekrutmen membuat kebutuhan guru tidak sebanding dengan jumlah pensiun setiap tahun.
“Setiap tahun ada puluhan guru yang pensiun, dan itu tidak langsung tergantikan,” jelas Novan.
Upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) guru juga menjadi perhatian. Namun, pelatihan dan diklat masih menjadi kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), bukan sepenuhnya tanggung jawab Dinas Pendidikan.
“Koordinasi lintas OPD dibutuhkan agar program peningkatan kapasitas guru bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan SPMB tahun ini, Novan menyebutkan masih ada SMP negeri yang belum memenuhi kuota, namun tren menunjukkan banyak orang tua memilih sekolah yang dekat dengan domisili.
Isu dugaan kecurangan dalam SPMB juga disinggung. Meski belum ada laporan resmi, Novan menegaskan pentingnya respons cepat terhadap potensi penyimpangan.
“Satgas Pengawasan SPMB dibentuk tanpa melibatkan orang dari Dinas Pendidikan. Kalau ada laporan, itu harus segera ditindaklanjuti agar prosesnya sesuai dengan aturan,” tegas Novan.
Komisi IV berharap, melalui hearing ini, pelayanan pendidikan di Samarinda dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas guru, maupun transparansi penerimaan siswa baru. (ADV/DPRDSMR/GB)
