SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie Pasie, menyoroti sejumlah persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.
Menurutnya, kendala utama bukan terletak pada sistem yang diterapkan, melainkan pada minimnya kesiapan sebagian orang tua dalam menyesuaikan diri dengan mekanisme yang sudah dirancang pemerintah.
“Masalah utamanya bukan pada sistem, melainkan pada ketidaksiapan sebagian orang tua dalam menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini berulang setiap tahun,” ujar Novan dalam keterangannya pada Rabu (21/5/2025).
Novan menegaskan pentingnya pengawasan dan penerapan aturan yang konsisten pada seluruh jalur penerimaan, guna menjamin proses seleksi yang adil dan objektif. Ia memastikan bahwa transparansi dalam sistem PPDB sudah berjalan, dan penekanannya kini lebih pada pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
“Penerimaan peserta didik baru sudah transparan. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Sekarang tinggal bagaimana kesiapan orang tua dalam memahami aturan mainnya,” tambahnya.
Di sisi lain, ia menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil pemerintah maupun dinas pendidikan dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas sistem. Namun, ia menilai bahwa pendekatan yang lebih aktif dan masif dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk menghindari salah persepsi.
Menurut Novan, peran sekolah dan dinas pendidikan sangat krusial dalam membantu orang tua memahami prosedur secara menyeluruh dan menghindari kesalahan administratif yang dapat merugikan calon peserta didik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan PPDB tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada kerja sama semua pihak terutama kesadaran dan kedisiplinan orang tua dalam mengikuti setiap tahapan yang telah ditetapkan.
Dengan harapan agar proses PPDB ke depan berjalan lebih tertib, minim konflik, dan membuka peluang yang sama bagi setiap anak untuk mengakses pendidikan, Novan memastikan bahwa DPRD akan terus memantau jalannya pelaksanaan serta memberikan masukan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kualitas pendidikan di Kota Samarinda.(ADV/DPRDSMR/GB)
