SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran kembali menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Ia mengkritik pola pembangunan yang dinilai masih terpusat di kawasan inti kota, sementara daerah pinggiran seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Menurut Samri, kondisi infrastruktur di wilayah pinggiran masih jauh tertinggal, baik dari segi jalan, layanan kesehatan, hingga transportasi umum. Ia menyayangkan kebijakan perbaikan jalan yang masih terfokus di pusat kota, meskipun kondisi jalan di kawasan tersebut relatif baik.
“Banyak jalan di pusat kota yang sudah baik tapi tetap diperbaiki, sementara di pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” tutur Samri saat diwawancarai ruangannya.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterbatasan layanan publik di daerah pinggiran. Warga Palaran, misalnya, harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, sementara minimnya angkutan umum menyulitkan mobilitas harian masyarakat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung alokasi anggaran daerah yang dinilai belum berpihak kepada seluruh wilayah secara proporsional. Ia menekankan bahwa dana pembangunan berasal dari kontribusi seluruh warga Samarinda, sehingga pemanfaatannya harus merata.
“Kalau seluruh warga bayar pajak, seharusnya pembangunan juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” ungkapnya.
Samri mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi kebijakan pembangunan, agar arah pembangunan ke depan lebih berpihak pada prinsip keadilan wilayah. Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek infrastruktur fisik, tetapi juga menjamin akses setara terhadap layanan publik bagi seluruh masyarakat kota. (ADV/DPRDSMR/GB)
