Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berharap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun di wilayahnya dapat segera beroperasi. Jumlah fasilitas yang berpotensi diaktifkan diperkirakan mencapai sekitar 70 unit, mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun kawasan aglomerasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono Kasnu, mengatakan perkembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kukar. Pertemuan itu membahas kebijakan terkait pembukaan dan pengoperasian fasilitas SPPG yang selama ini belum dapat beroperasi.
Menurut Sunggono, di Kukar terdapat 20 SPPG yang masuk dalam pembahasan kebijakan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 17 unit berada di wilayah 3T. Pembukaan secara seremonial dilaksanakan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana.
“Alhamdulillah, dalam kunjungan kemarin hadir Direktur Manajemen Risiko dari Badan Gizi Nasional. Salah satu hal yang disampaikan adalah kebijakan terkait pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Sunggono, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T tersebar di beberapa kecamatan dan kawasan, di antaranya Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, serta Muara Janggut. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mendukung pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
Sunggono menyebutkan, fasilitas SPPG yang dibahas sebenarnya telah selesai dibangun. Namun, pengoperasiannya belum dapat dilakukan karena adanya moratorium yang sebelumnya diberlakukan.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah berharap adanya kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat agar fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan. Menurutnya, pengoperasian SPPG yang sudah dibangun menjadi perhatian penting dalam pembahasan bersama BGN.
Dalam pertemuan melalui konferensi video bersama Kepala BGN, disampaikan komitmen agar seluruh dapur SPPG yang telah dibangun di Kukar dapat dioperasikan, baik yang berada di kawasan 3T maupun wilayah aglomerasi.
“Dalam pertemuan melalui Zoom bersama Kepala BGN, disampaikan komitmen bahwa seluruh dapur SPPG yang sudah terbangun di Kukar, baik yang berada di wilayah 3T maupun wilayah aglomerasi, diharapkan dapat dioperasikan. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 70 unit,” jelasnya.
Meski demikian, Sunggono belum menyampaikan kepastian waktu pengoperasian seluruh fasilitas tersebut. Pelaksanaannya tetap berkaitan dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BGN.
Ia menegaskan, kebijakan yang dibahas bukan untuk menambah pembangunan SPPG baru. Fasilitas yang berpeluang dioperasikan merupakan unit yang telah terbangun, selesai, terverifikasi, serta terdaftar dalam portal BGN.
Pemkab Kukar berharap kebijakan tersebut dapat membuka jalan bagi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia. Dengan demikian, SPPG yang memenuhi ketentuan dapat segera menjalankan fungsinya dalam mendukung pelayanan pemenuhan gizi di daerah.(adv)
