SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam usulan formasi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan tenaga honorer sekolah yang belum tercatat dalam database Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Penjelasan itu disampaikan BKPSDM menyusul aksi damai ratusan guru honorer dan tenaga kependidikan yang menuntut kepastian status kepegawaian. Mayoritas peserta aksi merupakan tenaga honorer yang diangkat melalui surat keputusan kepala sekolah tanpa koordinasi dengan BKPSDM.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, mengatakan penyelesaian tenaga honorer daerah yang diangkat melalui SK bupati telah selesai sesuai ketentuan pemerintah.
“Tenaga honorer daerah yang SK-nya ditandatangani Bupati itu jumlahnya lebih dari 7.000 orang dan seluruhnya sudah diusulkan serta diangkat menjadi PPPK hingga 2025. Jadi secara regulasi, itu sudah selesai,” ujarnya.
Sementara itu, lebih dari 1.000 tenaga honorer sekolah yang baru teridentifikasi pada 2025 kini menjadi fokus penyelesaian. Sebanyak 795 orang di antaranya telah masuk analisis jabatan sehingga memiliki dasar administratif untuk diusulkan dalam formasi ASN.
Misliansyah memastikan pemerintah tidak mengabaikan kelompok tersebut.
“Bukan tidak diperhatikan. Justru kami akui keberadaan mereka dan sudah kami siapkan langkahnya. Kami janji akan mengusulkan mereka secara bertahap melalui formasi PPPK ke Kemenpan-RB,” katanya.
Pemkab Kutim telah mengusulkan sekitar 251 formasi ASN tahun 2026 yang terdiri atas jalur CPNS dan PPPK. Mayoritas formasi tersebut diprioritaskan bagi tenaga guru untuk memenuhi kebutuhan di satuan pendidikan.
Meski demikian, jumlah formasi masih bersifat usulan. Pemerintah daerah masih menunggu persetujuan dari Kemenpan-RB sebelum dapat memastikan kuota yang akan dibuka.
BKPSDM memperkirakan pembukaan formasi dilakukan pada akhir 2026. Pemerintah berharap proses tersebut menjadi solusi bagi tenaga honorer sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.(adv)
