Bontang – Pemerintah Kota Bontang memastikan Program Kartu Bontang Pintar (KBP) tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Program yang menyasar sektor pendidikan itu dipastikan tidak akan dihapus, meskipun pelaksanaannya sempat mengalami penyesuaian waktu.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa KBP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Taman. Karena itu, program tersebut tetap dijalankan.
“Tetap jalan itu (KBP), karena ini program prioritas pendidikan,” ujarnya.
Menurut Neni, sektor pendidikan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Sehingga, meskipun kondisi fiskal mengalami tekanan, program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, tetap dipertahankan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa Muha, memastikan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari wali kota agar program KBP tidak dihapus dari daftar prioritas.
ia menjelaskan, program tersebut awalnya direncanakan berjalan pada awal 2026. Namun, akibat penyesuaian fiskal, pelaksanaannya harus ditunda dan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, sembari menunggu penyempurnaan mekanisme penganggaran.
“Sudah diinstruksikan oleh wali kota untuk tidak dihapus. Ini tetap program prioritas,” jelasnya.
Abdu menambahkan, saat ini struktur anggaran untuk program KBP sebenarnya sudah disiapkan. Tinggal menunggu finalisasi suntikan anggaran serta penentuan besaran bantuan yang akan diberikan kepada penerima manfaat.
“Rumah anggarannya sudah ada, tinggal disuntikkan anggarannya. Nominalnya masih dibahas. Ini hanya ditunda,” pungkasnya.
KBP program prioritas Pemerintah Kota Bontang berupa bantuan tunai pendidikan untuk pelajar (PAUD-SMA) guna menutupi kebutuhan sekolah.
Seperti kebutuhan perlengkapan Lembar Kerja Siswa, Alat tulis dan kebutuhan penujang sekolah lainnya.(adv)
