Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) semakin mantap melangkah menuju birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kompetensi. Komitmen ini dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memandang manajemen talenta bukan sekadar sistem pengisian jabatan, melainkan instrumen krusial untuk menemukan dan mengapresiasi ASN terbaik.
“Melalui sistem ini, talenta-talenta terbaik akan tersaring secara objektif. Pemerintah daerah juga akan menyiapkan penghargaan luar biasa bagi pegawai yang berkinerja baik dan berjasa bagi daerah, meskipun mereka hanya berstatus staf biasa,” tegas Ardiansyah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa manajemen ASN di Kutim harus selaras dengan nilai-nilai core values BerAKHLAK, yang menitikberatkan pada disiplin, profesionalitas, dan pelayanan publik.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, yang akrab disapa Ancah, mengonfirmasi kesiapan teknis daerahnya. “Ekspos manajemen talenta sudah kami lakukan tahun lalu di BKN dan Kutai Timur sudah mendapatkan rekomendasi untuk menerapkannya. Jadi sebenarnya secara teknis kita sudah siap,” ujarnya.
Namun, tantangan tak pelak menghadang. Dengan total ASN mencapai 13.000 orang (PNS dan PPPK), pemetaan kompetensi secara menyeluruh membutuhkan upaya ekstra. BKPSDM Kutim sejauh ini telah melakukan penilaian bertahap, mencakup sekitar 3.000 PNS. Hasil asesmen ini, yang berlaku tiga tahun, akan menjadi fondasi pemetaan talenta.
Ancah menambahkan, langkah selanjutnya kini berada di tangan pimpinan daerah. “Selanjutnya tinggal tergantung kebijakan Pak Bupati, apakah nanti pengangkatan maupun pemilihan pejabat akan menggunakan sistem manajemen talenta sebagai acuan utama,” pungkasnya.
Langkah progresif ini menandai pergeseran sistem birokrasi Kutim menuju pola merit yang lebih objektif dan terukur. Harapannya, sistem ini tak hanya mengoptimalkan kinerja pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang bagi ASN berprestasi untuk bersinar, tanpa terhalang senioritas atau hierarki jabatan.(adv)
