Sangatta – Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Kutai Timur melayangkan kritik kepada pemerintah lantaran ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat pembahasan APBD 2025 pada 16 April 2025. Legislator Yulianus Palangiran menilai absennya TAPD ketika itu, sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di tengah mandeknya pembahasan anggaran yang telah empat kali dijadwal ulang tanpa kejelasan.
Legislator asal NasDem itu menyatakan kekecewaannya kepada TAPD yang dianggap tidak menghormati lembaga legislatif di Kutai Timur. “Kami sudah menunggu sejak pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Hearing, tetapi hingga pukul 17.00 WITA, tidak satu pun perwakilan TAPD hadir. Ini menunjukkan pemerintah tidak menghargai proses demokrasi dan kepentingan publik,” tegasnya saat diwawancara di Ruang Wakil Ketua II DPRD, pada Kamis (17/4/2025).
Ia juga mempertanyakan komitmen Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi dalam mewujudkan visi “Kutai Timur Hebat”. Menurutnya, program tersebut berisiko ‘jalan di tempat’ jika pembahasan APBD murni 2025 terus tertunda. “Jadwal rapat Banmus (Badan Musyawarah) sudah lewat, tapi realisasi APBD belum ada. Kami sudah empat kali rapat, dan jadwal terus digeser tanpa alasan jelas,” ujar Yulianus.
Mewakili Fraksi NasDem, pihaknya menyoroti dua masalah krusial: pertama soal mekanisme perencanaan anggaran yang dinilai tidak transparan, termasuk saat mengotak-atik penyesuaian anggaran mendadak dari belasan triliun menjadi beberapa triliun tanpa koordinasi yang intensif dengan DPRD. Kedua, indikasi pelanggaran prosedur akibat ketidakjelasan jadwal rapat.
Bilangnya, jika pemerintah memangkas anggaran tiba-tiba, bagaimana nasib program prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur bisa berjalan. Terutama yang telah diusulkan warga melalui pihaknya. Meski kritis, Yulianus menegaskan dukungan pihaknya terhadap kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi.
“Kami akan mendukung penuh program yang benar-benar memihak kebutuhan dasar masyarakat. Namun, jika ada kebijakan yang menyimpang dari kesepakatan bersama, kami tidak segan melayangkan kritik dan tindakan konkret,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari TAPD terkait tertundanya realisasi APBD dan absennya perwakilan pemerintah dalam rapat hearing. Setelah awak media berupaya memperoleh jawaban dengan mendatangi Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Kabupaten, Rizali Hadi. Termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kutai Timur juga tidak ada respons, usai dikirimkan lima pertanyaan via pesan WhatsApp sejak tanggal 29 Maret 2025 dan 17 April 2025.
